bahtiarhs.net

Rasulullah saw. sudah memperkirakan bahwa kaum muslimin akan mengalami pertumbuhan ekonomi setiap bulan Ramadhan, apalagi menjelang Idul Fitri tiba. Lebih daripada bulan-bulan lainnya. Kita lihat sekarang, dari sisi pendapatan, para karyawan negeri maupun swasta di Indonesia setiap kali hari raya tiba akan mengalami peningkatan pendapatan hingga 100% atau bahkan lebih. Ini karena adanya kewajiban bagi instansi dan perusahaan untuk membayar THR (Tunjangan Hari Raya) karyawannya selambat-lambatnya 7 hari sebelumnya.

Demikianlah Muhammad Syafii Antonio menulis pada kolom “Syafii Antonio Menggugah” di website  astro-oasis bertajuk “Political Economy of Eid al-Fitr.” Beliau mengutip sebuah hadits dari Ibn Huzaimah, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “… Ramadhan adalah bulan dimana kaum muslimin ditambahkan rezekinya.”

Berkat peningkatan daya beli ini, kegiatan ekonomi meningkat hampir di semua sektor, terutama transportasi dan sandang pangan. Budaya mudik dan silaturahmi serta persiapannya sangat boleh jadi menjadi sebabnya. 

Namun, yang menarik buat saya, Pak Syafii Antonio lantas bertanya: tetapi kemana larinya dana umat itu? Siapa yang paling banyak mengambil manfaat dari perayaan Idul Fitri dan Ramadhan secara ekonomi? Ketika membeli mobil, sepeda motor, TV, kulkas, HP, biskuit, sirop, baju. Apakah semua itu barang produksi umat Islam? Jawabnya tentu: bukan.

Tetapi, apakah aib membeli dan mengkonsumsi produk umat lain? Jelas tidak. Rasulullah pun bermuamalah dengan umat lain. Yang menjadi aib, kata Ketua STEI TAZKIA ini, adalah jika dalam perdagangan itu umat (Islam) senantiasa di sisi yang defisit; kita mengkonsumsi barang lebih besar dan banyak daripada yang diproduksi. Kita hanya menjadi pasar, dan Idul Fitri dan Ramadhan hanyalah momen bagi mereka meningkatkan dan memasarkan produk mereka kepada umat yang hanya mampu menjadi konsumen.

Mengutip Dr. Yusuf Qardlawi, Pak Syafii mengatakan tidak ada kemerdekaan yang hakiki bagi umat yang tidak memiliki makanan pokok produk umatnya sendiri, tidak memiliki obat bagi penyakitnya sendiri, tidak mampu bangkit membangun industri dari tenaga umat sendiri. Tidak ada izzah (kemuliaan) umat yang demikian ini. There is no independence without financial independence, kata Robert T. Kyosaki. Tidak ada kemerdekaan yang hakiki tanpa kemerdekaan keuangan dan ekonomi.

***  

Mengubah umat atau sebuah bangsa dimana umat Islam menempati persentase terbesar di dalamnya hampir pasti mustahil bisa dilakukan tanpa menguasai pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Bagaimanapun, baik buruknya sebuah bangsa ada di tangan pemerintahnya — tanpa menafikan peran komponen yang lain.

Itulah mengapa Islam memberikan perhatian sangat serius terhadap kepemimpinan sebagai representasi dari kekuasaan pemerintah. Bagaimana tidak, sedangkan terhadap rombongan perjalanan 2 orang atau lebih saja Rasulullah saw. memerintahkan untuk menunjuk seorang ‘amir (pemimpin). Apatah lagi perjalanan sebuah “bangsa”?

Namun demikian, artikel pada rubrik Politika Jawa Pos edisi 26 September yang lalu cukup memprihatinkan. Berdasarkan survey yang diadakan Lembaga Survey Indonesia (LSI) terhadap 1.239 muslim di 33 propinsi JP menulis bahwa “Popularitas Parpol Islam Kalah oleh Basis Pancasilais.” Ini merupakan kesimpulan telak. 

Karena itu, pada Pemilu 2009 nanti, parpol Islam sulit bersaing dengan parpol berbasis Pancasilais. Hasil survey LSI itu juga menggambarkan bahwa publik cenderung memilih parpol Pancasilais karena memiliki program yang lebih rasional dibanding parpol Islam.

Pada bagan ini yang saya dapat dari laporan LSI, meski PKS, PKB, PPP, PAN dsb. adalah partai yang lebih Islami dibandingkan dengan PDIP, Golkar, Demokrat dan sebagainya, tetapi program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat masih sangat jauh dibanding parpol yang “non-Islami” tersebut.

Kenyataan bahwa parpol Islam hanya akan meraih 16.6% suara jika dilakukan pemilu saat ini juga sebagaimana hasil survey LSI (lihat bagan berikut) semakin meneguhkan bahwa parpol Islam tidak (akan) pernah menjadi kekuatan mayoritas di pentas politik nasional — setidaknya hingga saat ini.

Fenomena-fenomena penolakan pemberlakuan perda syariat di berbagai pihak, UU Pornografi yang bolak-balik terganjal di masyarakat maupun di lantai sidang gedung DPR MPR sendiri, dan sebagainya menunjukkan bahwa dukungan terhadap program-program atau target-target parpol Islam masih sangat kecil dari masyarakat pemilih. Kekuatan yang hanya 16.6% tidaklah cukup untuk mendobrak kepincangan, keterbelakangan, dan “neraca yang senantiasa defisit” seperti dalam bahasa Pak Syafii di atas. 

Kelihatannya masyarakat tidak memandang bahwa persoalan-persoalan bangsa yang makin carut-marut ini bisa diselesaikan dengan lebih dulu melakukan perbaikan moral/agama. Masyarakat cenderung menginginkan perbaikan di sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat lebih diprioritaskan daripada yang lain (nkri, hukum, dan moral/agama). Berikut hasil tanggapan responden terhadap pertanyaan tersebut:

Jika bukan perbaikan moral / agama sebagai fondasi bangsa ini, dan malah memperkuat basis ekonomi dan kesejahteraan rakyat, yang terbukti rapuh (Amerika yang raksasa ekonomi juga sedang tumbang menuju jurang), lantas apa yang bisa kita harapkan? Dan apa yang bisa kita lakukan?

***

Keterangan.
Gambar Pak Syafii Antonio didapat dari flick astro-oasis di alamat ini.